Ideologi Komunis Indonesia. (Bagian 2)


Sejarah Singkat Pancasila
BPUPKI dibentuk 29 April 1945 sebagai realisasi janji Jepang untuk memberi kemerdekaan pada Indonesia. Anggotanya dilantik 28 Mei 1945 dan persidangan pertama dilakukan keesokan harinya 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945.
Pancasila 29 Mei 1945
Pada sesi pertama persidangan pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 Mr. Mohammad Yamin dalam pidatonya menyampaikan usul 5 (lima) dasar negara dihadapan sidang pleno BPUPKI secara tertulis 5 dasar negara yang disampaikan kepada BPUPKI ditata ulang bahsa dan urutan lima dasar negara sebagaimana terlihat pada gambar.
Pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo pun menyampaikan rumusan dasar negaranya
pada 1 Juni 1945 Ir Sukarno tidak hanya satu usul melainkan tiga buah usulan calon dasar negara yaitu lima prinsip, tiga prinsip, dan satu prinsip.
Di dalam persidangan sesi ketiga ini atas saran seorang ahli bahasa Muhammad Yamin yang duduk di sebelah Sukarno, untuk menggunakan istilah “Pancasila” yang secara harfiah berarti lima dasar pada setiap rumusan, yang selanjutnya dikenal sebagai hari lahir Pancasila.
Karena itu rumusan-rumusan menjadi pancasila sedangkan untuk soekarno yang mempunyai 3 printsip dasar menjadi Pancasila, Trisila, dan Ekasila. “Menurut Soekarno jika deperas Pancasila jadi Trisila dan diperas lagi jadi Ekasila inilah Nasakom.”.
Setelah persidangan pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Pada masa reses antara 2-9 Juni 1945 dibentuk panitia kecil berjumlah 9 orang yang bertugas menampung dan menyelaraskan usul-usul anggota BPUPKI yang telah masuk tentang dasar-dasar negara yang disampaikan oleh 3 (tiga) pembicara pada persidangan pertama. Tanggal 22 juni 1945. panitia kecil (9 Orang) mengadakan rapat informal dengan 38 anggota BPUPKI lainnya. Dalam rapat tersebut memutuskan membentuk suatu panitia kecil berbeda (kemudian dikenal dengan sebutan “Panitia Sembilan”) yang bertugas untuk menyelaraskan mengenai hubungan Negara dan Agama.Karena anggota BPUPKI terbelah antara golongan Islam yang menghendaki bentuk teokrasi Islam dengan golongan Kebangsaan yang menghendaki bentuk negara sekuler di mana negara sama sekali tidak diperbolehkan bergerak di bidang agama.
Persetujuan di antara dua golongan yang dilakukan oleh Panitia Sembilan tercantum dalam sebuah dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar”. Dokumen ini pula yang disebut Piagam Jakarta (Jakarta Charter) oleh Mr. Muh Yamin. yang semula bertujuan untuk Naskah Teks Proklamasi kemerdekaan, namun akhirnya dijadikan Pembukaan atau Mukadimah dalam UUD 1945.
Paragraf 1-3 berisi rancangan pernyataan kemerdekaan/proklamasi/declaration of independence, Adapun rumusan rancangan dasar negara (Pancasila) terdapat di akhir paragraf keempat. Rumusan ini merupakan rumusan pertama sebagai hasil kesepakatan para “Pendiri Bangsa”. yang ditanda tangani bersama oleh Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdoel Kahar Moezakir, H. Agoes Salim, Mr Achmad Soebardjo, Wahid Hasjim, Mr Moehammad Yamin.
Piagam Jakarta berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme-kapitalisme dan fasisme, serta memulai dasar pembentukan Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang lebih tua dari Piagam Perdamaian San Francisco (26 Juni 1945) dan Kapitulasi Tokyo (15 Agustus 1945) itu merupakan sumber berdaulat yang memancarkan Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Republik Indonesia.
Melalui proses panjang dan cukup rumit dikarenakan keberatan Mr A.A. Maramis atas rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan minta untuk dihapus, sementara itu wakil golongan Islam, di antaranya Teuku Moh Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo, keberatan dengan usul penghapusan itu. Dengan melalui konsultasi mendalam Drs. Mohammad Hatta bersama Ir. Soekarno serta tokoh lainnya menemui wakil-wakil dari golongan Islam.
Pagi harinya tanggal 18 Agustus 1945 pada Sidang Pleno PPTKI sebelum pengesahan UUD 1945. istilah Muqaddimah pada piagam jakarta diubah menjadi Pembukaan UUD. Butir pertama yang berisi ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, selain itu dalam rapat pleno terdapat usulan untuk menghilangkan frasa “menurut dasar” dari Ki Bagus Hadikusumo. Rumusan dasar negara yang terdapat dalam paragraf keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar ini merupakan rumusan resmi kedua dan dipakai oleh bangsa Indonesia hingga kini.
Pancasila 31 Mei 1945
Pancasila 1 Juni 1945
Pancasila 22 Juni 1945
Piagam Jakarta
Pancasila Republik Indonesia
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s