Dasar Hukum dan Tata Cara Pembentukan Perundang-undangan


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Pasal 10

  1. Materi muatan yang harus diatur dengan Undang- Undang berisi:
    1. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
      Tahun 1945;
    2. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
    3. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
    4. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
    5. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
Pasal 8

  1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
  2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Pasal 97
Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.
Pasal 98

  1. Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 64

  1. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 96

  1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
    1. rapat dengar pendapat umum;
    2. kunjungan kerja;
    3. sosialisasi; dan/atau
    4. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
  3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yangmempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
  4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Pasal 23

  1. Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:
    1. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
    2. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
Pasal 28

  1. Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian dapat mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah di luar perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah.
  2. Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau putusan Mahkamah Agung.
Proses Pembentukan Undang Undang

  1. Perencanaan ; Proses pembuatan daftar RUU yang akan disusun untuk waktu 5 tahun dan tiap tahun oleh DPR dan Pemerintah. Proses ini umumnya kenal dengan istilah penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Secara umum, ada 5 tahap yang dilalui dalam penyusunan Prolegnas:
    1. Tahapan mengumpulkan masukan
    2. Tahapan Penyaringan masukan
    3. Tahapan Penetapan Awal
    4. Tahapan Pembahasan bersama
    5. Tahapan Penetapan Prolegnas
  2. Penyusunan ; Penyusunan RUU merupakan tahap penyiapan sebelum sebuah RUU dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah. Tahap ini terdiri dari:
    1. Pembuatan naskah akademik ; Penyusunan PP dan Perpres, dokumen Naskah Akademik tidak diperlukan
    2. Penyusunan RUU
    3. Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
  3. Pembahasan ; Pembahasan hanya ada pada proses pembentukan UU. Pembentukan PP dan Perpres tidak melalui tahap Pembahasan dikarenakan tidak melibatkan DPR
  4. Pengesahan.
  5. Pengundangan.

Pasal 88 ayat (1) UU 12/2011 (setelah dimaknai oleh MK dalam putusan MK 92/2012) menyebutkan bahwa, “Penyebarluasan dilakukan oleh DPR, DPD dan Pemerintah sejak Penyusunan Prolegnas, pembahasan RUU, hingga Pengundangan Undang-Undang,” hal tersebut dilakukan untuk, “memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.”
DPR hanya terlibat dalam proses pembentukan RUU yang berkaitan tentang:

  1. Otonomi Daerah;
  2. Hubungan Pusat dan Daerah;
  3. Pembentuk, Pemekaran dan penggabungan Daerah;
  4. Pengelolalan SDA dan Sumber Ekonomi lainnya;
  5. Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah;
Catatan:
mutatis mutandis –> dengan perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting.
Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011
Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 (Lampiran 1 dan 2)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s