All posts by hp3342

Guru Sebagai Perusak Anak Bangsa

Pendidik dimana

Guru pahlawan tampa tanda jasa.
Sebuah istilah yang indah dan mungkin hanya terjadi pada zaman dahulu kala sampai berakhirnya Era Bapak Pembangunan. Saat ini sangat menyedihkan jika istilah tersebut masih diberikan kepada Guru Sekolah. Karena berbagai bentuk korupsi terjadi dan berjalan dengan lancar dan aman bahkan dijadikan tradisi turun menurun diberbagai sekolah oleh yang menamakan dirinya sebagai pendidik. Semua hal ini terjadi karena begitu mahalnya selembar kertas yang benama IJAZAH bahkan ilmupun diperjual belikan demi lembaran kertas tersebut. Banyak orang berijazah tanpa ilmu atau berilmu tanpa ijazah, bukan karena sulitnya mendapatkan ilmu tapi mahalnya suatu ilmu.

Kebijakan pemerintah dalam menjalan UUD 1945 dan Program Wajib Belajar 12 tahun yang mentiadakan biaya pendidikan terhadap murid/orang tua murid dengan membebani biaya pendidikan kepada APBN dan APBD sesuai UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2. Dengan memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) sehingga setiap peserta didik dibebaskan dari biaya SPP, yang diatur melalui permenkeu, permendagri dan permen dikbud. Ironisnya tidak sedikit sekolah penerima Dana BOS mensiasati peraturan perundang-undangan yang ada dengan tetap melakukan pungutan dengan cover Sumbangan sukarela namun wajib minimal Rp.X/peserta didik/bulan jika tidak mampu harus menyertakan surat keterangan tidak mampu/miskin dari kelurahan.

Berdasarkan diskusi dengan orang tua murid SMA Negeri X. Pada awal tahun ajaran 2017/2018 dalam rangka pertemuan wali murid disampaikan bahwa sekolah yang menerima Dana BOS tidak dibolehkan memungut SPP dari peserta didik dikarenakan Dana BOS tidak cukup dan berdasar peraturan bahwa pembiayan dapat diambil dari point ketiga yaitu sumbangan masyarakat, seluruh guru dan komite sepakat mengambil dalam bentuk sumbangan sukarela wali murid minimal Rp.100.000,-/murid/bulan, jika ada yang tidak mampu maka sertakan surat tidak mampu dari kelurahan.
Pada saat mengambil nilai mid smester guru menyampaikan ke orang tua murid “anak ibu belum pernah membayar membayar uang sumbang kawannya yang lain sudah ini sudah bulan ke4 berapa perbulan ibu mau membayar minimal Rp.100.000,-/bulan” dikarenakan si ibu tidak membawa cukup uang terpaksa mengambil uang dahulu baru rapor diberikan. Apa tidak ada ya guru bahasa indonesia sehingga tidak paham makna Sumbangan, Sukarela, Wajib dan Harus.

Sebelum menerima Dana BOS Uang SPP di SMAN X tersebut sebesar Rp.100.000,-/Murid/bulan = Rp.1.200.000,-/murid/tahun, Dana BOS diberikan untuk SLTA Sederajat Rp.1.400.000,-/murid/tahun yang dibayarkan dalam tiga termin. Dimana letak tidak cukupnya Dana BOS ? Apakah seperti ini moral dan mental Guru di Indonesia ? Padahal seorang guru PNS disamping gaji juga sudah menerima Dana Tunjang Profesi atau Dana Tambahan Penghasilan bagi guru yang belum mendapatkan DT Profesi.

Setiap sekolah yang melaksanakan Program wajib belajar wajib menerima bantuan dana dari pemerintah dan setiap anak pada masa pendidikan Program wajib belajar orang tua/anak tersebut dibebaskan dari kewajiban pendanaan biaya sekolah sesuai ketentuan PP nomor 48 tahun 2008 pasal 46 dan pasal 47. Setiap sumbang masyarakat harus dibukukan dan dipertanggung jawabkan secara transparan sesuai sesuai PP Nomor 48 tahun 2008 pasal 49. Setiap pungutan yang dilakuka sekolah wajib memenuhi ketentuan sesuai PP Nomor 48 tahun 2008 pasal 52 diataranya huruf C: dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan, Huruf L: pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan. Sebagaimana diatur dalam permen dikbud Nomor 19 tahun 2016 tentang program wajib belajar 12 tahun untuk anak usia 6 sampai 21 tahun. maka SLTA sederajat adalah pelaksana program wajib belajar.

Diberbagai instansi pemerintah mungkin dapat kita melihat istilah Terima kasih untuk tidak memberikan hadiah/tanda terima kasih dalam bentuk apapun, mengingat
KUHP Pasal 418, berbunyi :Pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu atau patut dapat menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang menghadiahkan atau berjanji itu ada berhubungan dengan jabatan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya enam bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp 4500.
UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Pasal 11, berbunyi : Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Didunia pendidikan sudah membudaya pada kenaikan kelas atau kelulusan setiap pelajar secara tidak langsung diwajibkan memberikan hadiah untuk guru terutama wali kelas baik secara pribadi ataupun kolektif, bahkan ada yang dikoordinir langsung oleh guru. Bagaimana mungkin slogan instansi pemerintah tersebut bisa berjalan jika dari pemdidikan dasar bahkan paud sudah dibudayakan pemberian hadiah atas jasa seseorang. Bermimpilah KPK dapat memberantas korupsi dinegeri ini. Karena sudah menjadi budaya ketimuran indonesia yaitu KORUPSI.

Ilmu seorang pendidik pada dasarnya sudah dibeli, disamping itu seorang pendidik juga diberikan kewajiban untuk mendidik muridnya agar paham dan bisa terhadap ilmu yang dimilikinya. Namun tidak sedikit guru membisniskan ilmunya dengan cara memberikan ilmunya diluar jam sekolah dengan membayar persiswa Rp.X dengan jaminan lebih pintar dan nilai lebih tinggi. Sementara pendidikan pada jam sekolah guru hanya membahas buku panduan dengan contoh soalnya. jika ditanyakan kenapa tidak diberikan pada jam sekolah jawab klise tidak cukup waktu.

Dimana Kementrian Pendidikan ?
Dimana Dinas Pendidikan ?
Dimana PGRI ?
Dimana Hukum di negeri ini ?
Jangan gunakan dana masyarakat untuk kerusakan Bangsa !
Karena nila setitik, rusak susu sebelanga

Advertisements