Category Archives: Pendidikan

Peraturan Anti-Rakyat

Lengsernya Anis Baswedan dari Kabinet Kerja sejak 27 Juli 2016 digantikan oleh Muhadjir Effendy, Terbuktiknya suatu istilah yang sudah tidak asing lagi yaitu “Ganti Pejabat Ganti Aturan”. Sekurang-kurangnya istilah tersebut Project Tanda tangan atau mungkin saja pergantian aturan sengaja untuk memberitahu bahwa pergantian……
Permen dikbud Nomor 2/VII/PB/2014 dan Permen agama dan NOMOR 7 TAHUN 2014 sampai pada 7 Mei 2014 belum dapat dijalan sepenuhnya dikarena dari zaman perjuangan sampai kepada zaman jahiliah saat ini kebiasaan masuk sekolah dasar rata-rata diantara usia 5 tahun 6 bulan sampai dengan 6 tahun 6 bulan jika dilihat /1 juli atau berusia 6 (enam) tahun pada tahun berjalan. Sistem pendataan secara komputerisasi yang dibangun (Aplikasi DAPODIK) tidak mengakomudir permen secara utuh.
Lahirlah permen prematur permen dikbud Nomor 17 tahun 2017 tanggal 5 Mei 2017 diundangkan tanggal 8 Mei 2017 menyelesaikan masalah Sistem Aplikasi DAPODIK akan tetapi menciptakan kekacauan pada masyarakat pendidikan. dapat diperkirakan kurang lebih 30% masyarakat pendidikan tingkat sekolah dasar dan taman kanak-kanak yang peserta didik berjalan ataupun baru yang lahir tanggal 2 (dua) Juli tahun berjalan keatas sesuai tingkatan sekolah tidak akan terdaftar pada Sistem aplikasi DAPODIK atau tidak dapat bersekolah akibat permen prematur yang dikarbit harus dilaksakan 25 hari semenjak dilahirkan 5 Mei 2017, dengan tidak mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanusia terhadap masyarakat didik demi suatu sistim aplikasi DAPODIK.
Diskriminasi dan ketidak adilan serta ketidak berpihakan pada rayat Permen Prematur melalui Sistem DAPODIK dengan diktaktornya dan tanpa toleransi, inilah fakta dilapangan bagi calon PPDB tingkat Sekolah Dasar:
Bagi orangtua wali murid yang memiliki rupiah mendaftarkan anaknya kesekolah swasta yang mana data DAPODIK akan dientry tahun depan ataupun sekolah pemerintah yang nekat melakukan hal yang sama.
Bagi orangtua wali murid yang kekurangan memiliki rupiah membiarkan anaknya tidak melanjutkan sekolah menunggu dirumah sampai sianak secara administrasi batas usia terpenuhi.
Sebagaimana amanat UUD 45 dan UU No 20 Tahun 2003 Setiap warga negara indonesia sama haknya dan berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak apakah orang indonesia yang lahir dalam rentang waktu 2 Juli s.d. 31 Desember BUKAN warga negara indonesia ? Apakah pemerintah TIDAK berkewajiban menyediakan pendidikan yang layak untuk mereka ? Apakah mereka TIDAK berhak atas pendidikan ? Apakah ini yang namanya keadilan, tidak diskriminasi.
Bagaimana posisi permen dikbud nomor 17 tahun 2017 jika dilihat dari UU No 20 tahun 2003 pasal 4 Sampai 12 ?. Contoh :
Pasal 11 ayat 1 berbunyi Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. permen dikbud nomor 17 tahun 2017 mempersulit dan mempersempit serta tidak melayani masyarakat dalam memperoleh pendidikan serta mendiskriminasi masyarakat berusia kurang enam tahun sekalipun satu hari pertanggal 1 juli tahun berjalan.
Pasal 12 ayat 1 huruf (f) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak, menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. ketentuan batas waktu bukan batas Umur seperti dalam permen dikbud. tentu batas waktu dimaksud disini adalahuntuk setingkat Paud, TKA dan TKB satu tahun SD enam Tahun SLTP dan SLTA tiga tahun.
Usia balita adalah Nol sampai lima tahun tentu setiap tahunnya akan terdapat jeda waktu jika dipatok batas 1 juli. Apakah usia Lima tahun sampai enam tahun (jeda waktu) ini adalah usia pengosongan ingatan.