Category Archives: Informasi

Kenapa harus menolok Perpu No 2 tahun 2017 ?

H.M. Soeharto

dilihat dari segi hukum yang berdasarkan kepada Dasar Hukum :

  1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

  3. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011;
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

  5. Pasal 98 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011;
  6. Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

  7. Pasal 11 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011;
  8. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.

  9. Pasal 43 ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011;
  10. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik

  11. Pasal 43 ayat 4 huruf b dan C Undang-Undang No. 12 Tahun 2011;
  12. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau
    pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

  13. Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011;
  14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.
    Penjelasan Pasal 52 ayat 1 : Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.

  15. Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011;
  16. Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

  17. Pasal 52 Ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011;
  18. DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

  19. Pasal 52 Ayat 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011;
  20. Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang- Undang.

  21. Pasal 52 Ayat 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011;
  22. Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.

  23. Pasal 52 Ayat 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011;
  24. Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

  25. Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan PERPU, yaitu :
    1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
    2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
    3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;
  26. Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011;
    Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
    1. Undang-Undang;
    2. Peraturan Daerah Provinsi; atau
    3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Polemik yang terjadi atau dipolemikan hanya kepada tolak ukur MEMAKSA atau MENDESAK. Disini saya berpendapat, dengan tidak beretorika panjang leber seperti para pakar dan ahli hukum saya mengambil suatu contoh anda mendengar adanya rencana dan atau pergerakan orang-orang yang akan membunuh anda apakah anda dibenarkan untuk membunuh orang tersebut sebelum membunuh anda ? tentu jawabannya TIDAK langkah yang harus anda lakukan adalah melapor polisi dan minta perlindungan dan polisipun tentu belum bisa menangkap orang tersebut sampai diketahui/didapatkan bukti bahwa laporan anda benar dst.
pada saat dalam suatu pertikai yang mana jika anda tidak membunuh maka anda yang akan terbunuh ini dapat dibenarkan dengan bela diri. “Adanya aksinya untuk membunh anda yang mana anda sudah dalam posisi terdesak dan terpaksa”.
Sampai saat ini pemerintah baru hanya sampai “adanya dugaan rencana kegiatan yang dapat mengancam keselamatan negara“. berdasarkan inilah saya berpandangan ketentuan (a) putusan MK diatas tidak terpenuh tidak adanya aksinya seperti kekhawatiran pemerintah.
isi Perpu No. 2 tahun 2017 Penghapusan 19 pasal perubahan 4 pasal dan penambahan 3 pasal :

pasal 63 sampai pasal 81 (berjumlah 19 pasal) DIHAPUS Terkait tata cara dan proses sangsi dan pengadilan baik mengenai Bukti, hak pembelaan diri dan proses kasasi untuk Ormas berbadan hukum atau terdaftar baik ormas negara asing terkait proses peringatan tertulis 1,2,3, penghentian bantuan dan atau penghentian kegiatan sementara selama 6 bulan, meminta pertimbangan MA, jika tidak ada pertimbangan MA, minta pertimbang DPR/DPRD, pencabutan Surat Keterangan terdaftar atau pencabutan badan hukum melalui pengadilan melalui menkumham,
perubahan ketentuan pasal 59 mengenai larangan bagi ormas, ketentuan pasal 60, 62 dan 63 mengenai sangsi pelanggaran,
penambahan Pasal 80A mengenai pernyataan pembubaran Ormas, penambahan BAB VIIA mengenai ketentuan pidana yang terdiri dari 1 pasal 3 ayat yakni pasal 82A sementara ketentuan Pidana sudah diatur dalam KUHP, penambah pasal peralihan yakni pasal 83A yang menyatakan UU 17 tahun 2013 masih tetap berlaku selagi tidak bertentangan dengan perpu ini.
Apakah belum Ada UU sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya UU. yang ada malah Perpu ini mengkebiri Hukum karena pemerintah tidak dapat berlaku sewenang-wenang yang totaliter atau DIKTAKTOR. Sangat jelas ini melanggar Pancasila khususnya sila kelima kemanusia yang adil dan berada.
Serta melihat Pasal 15 Undang-undang No 12 tahun 2011 sangat jelas bahwa Perpu ini sudah melanggar Hukum karena penambahan BAB VIIA pasal 82A, dan secara otomatis ketentuan putusan MK diatas poin (b) dan poin (c) tidak terpenuhi.
Download :
UU Nomor 17 Tahun 2013

Perpu Nomor 2 tahun 2017

Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009