Penerimaan murid baru SD sederajat

Pertama sekali perlu kita ucapkan terima kasih kepada Bapak menteri pendidikan dan kebudayaan RI Muhadjir Effendy dengan ditetapkan dan diberlakukannya Permen DikBud Tahun 2018 Nomor 14 semenjak diundangkan pada tanggal 7 Mei 2018. Mudah-mudah dengan Permen ini berakhir permasalahan tahun ajaran baru bagi setiap orang tua wali murid dan berakhir bisnis ilegalnya obnum sekolah yang tidak bertanggung jawab setiap awal tahun ajaran baru.

Sebagaimana sudah dibahas pada Dapatkah anak usia 6 tahun masuk sekolah dasar (SD) ? permen dikbud 2018 No 14 telah mengatur dan menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dicerna masyarakat awam.

Sesuai ketentuan pasal 3 Permen dikbud Tahun 2018 No 14, untuk sekolah yang diselenggarakan Pemerintah (Sekolah Negeri) PPDB dimulai pada bulan Mei setiap tahun, sekolah wajib mengumumkan secara terbukan proses pelaksanaan dan informasi PPDB :

  1. Persyaratan (sesuai pasal 6 Permen dikbud Tahun 2018 no 14)

    Pasal 6

    (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, berusia:

    a. 7 (tujuh) tahun; atau

    b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

    (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.

    (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

    (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

    (5) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri.

    Pasal 9

    Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

  2. Proses seleksi (sesuai pasal 12 Permen dikbud Tahun 2018 no 14)

    Pasal 12

    (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

    a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan

    b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

    (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.

    (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

    (4) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

  3. daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar;
  4. biaya pungutan khusus untuk SMA/SMK/bentuk lain yang sederajat bagi daerah yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
  5. hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Paling sedikit 90% dari total siswa yang diterima berdasarkan zonasi terdekat (Sesuai permen dikbud No 14 Tahun 2018 pasal 16 ayat 1), dan hanya ada 2 alasan bisa masuk diluar zona terdekat (Sesuai permen dikbud No 14 Tahun 2018 pasal 16 ayat 6)

  1. Siswa berprestasi baik akademi dan non akademik dengan Jumlah Maksimal 5% dari total siswa yang diterima, dan
  2. Alasan khusus karena perpindahan domisili orang tua atau bencana alam (sosial) Maksimal 5% dari total siswa yang diterima.

contoh penerimaan 56 orang zona terdekat maka hanya 4 orang untuk diluar zona terdekat, dan dari 4 orang Maksimal 2 orang untuk jalur prestasi dan Maksimal 2 orang untuk alasan khusus, sehingga total diterima maksimal 60 orang. jika tidak ada penerimaan jalur khusus maka 5% dari 58 orang hanya 2 orang jalur prestasi. karena jika pembulatan naik tentu akan lebih dari batas maksimum persentase yang ditetapkan.

Pasal 16

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

(3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:

a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan

b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.

(4) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala Sekolah.

(5) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.

(6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:

a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan

b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pasal 15

(1) Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

Pasal 18

(1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada dana BOS.

(2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) tidak dipungut biaya.

Pasal 23

(2) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

(3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman http://ult.kemdikbud.go.id

Advertisements

Berawal dari suatu mimpi